Polemik Hare Krishna, Dprd Bali Surati Gubernur, Ini Sikap Resminya

Kedua, PHDI Bali juga sudah menyurati Dirjen Bimas Hindu berkaitan dengan masukan dari masyarakat terkait dengan buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran Hare Krishna yang tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali. Sesuai dengan hasil keputusan rapat bersama tersebut, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Nyoman Kenak, dan Bendesa Madya MDA Kota Denpasar, A.A. Ketut Sudiana, meminta masyarakat khususnya umat Hindu di Kota Denpasar untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan seperti demo atau aksi damai. Seperti diketahui, belakangan beredar pesan atau ajakan di media sosial tentang rencana aksi damai menolak Hare Krishna, Senin, 3 Agustus 2020. Kegiatan pengerahan massa dinilai akan mengganggu kondusifitas di Kota Denpasar, terlebih saat ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. ” Rapat gabungan memunculkan tim mediasi, komunikasi dan kordinasi terkait polemik HK di Bali. Masukan-masukan yang kita verifikasi dan kumpulkan sudah dibawa ke pusat tanggal 30 Juli dengan langsung menghadap dan diterima pak Wisnu,” kata Sudiana. Dengan cara ini, Srila Prabhupada membedakan Kesadaran Krishna sebagai sebuah ke-universal-an, budaya dan gerakan spiritual yang dapat berdiri sendiri, sebuah bentuk Sanatana Dharma Veda yang terlepas dari kelompok agama tertentu dan perbedaan budaya. Namun, ia masih menceritakan bagaimana pastinya ada orang India dan Hindu memiliki hubungan dengan apa yang disajikan dalam gerakannya.

  • Kemudian, ketika penyerbu Muslim tiba dari tempat-tempat seperti Afghanistan dan Persia, mereka menyebut Sungai Sindhu sebagai Sungai Hindu.
  • Setelah itu, bahkan orang Indian sesuai dengan standar tersebut sebagaimana ditetapkan oleh mereka yang berkuasa dan menggunakan nama-nama Hindu dan Hindustan.
  • Yang mengurangi kebutuhan untuk menggunakan tag “Hindu” dan juga membantu memusatkan perhatian pada sifat global jalan Veda.
  • Orang existed juga telah menggunakan istilah Sanatanis atau bahkan Dharmists, keduanya lebih dekat ke arti sesungguhnya dalam budaya Weda.
  • Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa semua orang yang menganggap dirinya sebagai orang Hindu mulai menggunakan istilah Sanatana-dharmist, yang tidak hanya mengacu pada terminologi Sansekerta yang benar, tapi juga lebih akurat menggambarkan karakter dan spiritual maksud sesungguhnya dari jalan Veda.

Dan ini tidak harus dan tidak seharusnya benar-benar diabaikan atau dihindari. Kita tentu saja dapat bekerja sama untuk pelestarian dan promosi budaya Veda tanpa kesulitan dengan orang-orang yang mungkin lebih suka menyebut diri mereka Hindu, mengetahui hubungan kita dengan tradisi Veda. Namun, untuk tujuan-tujuan politik dan hukum mungkin nyaman untuk terus menggunakan nama Hindu untuk sementara waktu. Sampai istilah Sanatana-dharma atau Dharma Veda menjadi lebih diakui oleh hukum internasional dan masyarakat pada umumnya, “Hindu” dapat tetap berada di belakang istilah yang digunakan untuk pawai budaya Veda. Tapi dalam jangka panjang, itu adalah nama yang akan berubah dalam arti pandangan yang berbeda-beda karena kurangnya dasar linguistik yang nyata. Hanya didasarkan pada nilai-nilai orang-orang tempat di dalamnya, makna dan tujuan akan bervariasi dari orang ke orang, budaya ke budaya, dan tentu saja dari generasi ke generasi. Kita bisa melihat bagaimana hal ini terjadi dengan orang Inggris di India.

Pendistribusian Vaksin Sinovac Di Jawa Timur

Jika nantinya dari Kejaksaan Agung melalui tim pakem negara menyatakan, bahwa Hare Krishna masih dilarang, maka Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai bahwa urusan Hare Krishna sudah kelas. Nah, jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi status orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. Beberapa organisasi masyarakat Hindu diantaranya Swastika Bali, Cakrawayu, Puskor Hindunesia, dan Sandhi Murti menggelar rapat bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali terkait polemik aliran Hare Krishna dan International Society for Krishna Consciousness yang tengah viral di media sosial. Kenapa saat menyebarkan bhakti sri krishna Para bhakta mengatakan mereka bukan menyebarkan agama hindu.

Memang sangat susah mencari kebenaran di zaman kali tapi jangan sampai dibingungkan. Ketua PHDI Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, pada pertemuan tanggal 22 Juli 2020 lalu dia bersama dengan tim mediasi PHDI Bali sudah menampung seluruh aspirasi masyarakat dan PHDI Bali sudah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Kontroversi Hare Krishna langkah yang telah dilakukan PHDI Bali selama ini, yakni menyurati Kejaksaan Agung untuk menanyakan standing Keputusan Melarang Hare Krishna pada tahun 1984 tersebut apakah masih berlaku atau tidak.

Terkait Polemik Hare Krishna, Phdi

Itu karena sanatana dharma bukan kepercayaan tapi kenyataan yang global. Ajaran sri krishna bukan hindu, bukan juga mlecha, mengakui otoritas weda. Weda bukan hindu bukan juga mlecha, tpi kebenaran mutlak, berlaku untuk semua.

Namun jika tidak, Sukahet menegaskan agar pihak yang mengikuti aliran itu agar tidak melakukan kegiatan diluar asram, tidak memprovokasi masyarakat dan siap menerima konsekuensi di masyarakat adat Bali. Nah jika seandainya Hare Krishna masih dibiarkan ada, jadi status orang yang ikut aliran itu di masyarakat adat Bali adalah sebagai Tamiyu, jadi bukan krama tamiyu dan tamiyu. DPRD Bali keluarkan sikap resmi atas polemik keberadaan ajaran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya. DPRD Bali rekomendasikan bubarkan Hare Krishna kalau melanggar ketertiban umum dan ganggu kegiatan umat Hindu di desa adat seluruh Bali.

Kondom Gerigi Rp 350 Ribu, Seks Doll Rp 4 Juta, Begini Kisah Pedagang Sex Playthings Di Bali Saat Pandemi.